Forum RT/RW Kecamatan Cibarusah Soroti Kebijakan Pertukaran Data Masyarakat dalam Kesepakatan Impor dengan Amerika

 

Sarikin,S.H.,MH. (Kiri) Ketua Forum RT RW kecamatan Cibarusah bersama M.Nurdin S.E (kanan) Sekertaris umum Forum RT RW kecamatan Cibarusah kabupaten Bekasi 

Cibarusah, Kabupaten Bekasi – Forum RT/RW Kecamatan Cibarusah menyampaikan keprihatinannya terhadap kebijakan pemerintah pusat yang membuka peluang pertukaran data masyarakat Indonesia sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan, khususnya dalam kerja sama impor dengan Amerika Serikat.

Dalam rapat Rutin yang digelar pada Kamis (31/7), para pengurus Forum RT/RW membahas dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut terhadap keamanan dan kerahasiaan data pribadi warga.

“Kami menyoroti isu ini karena menyangkut kedaulatan data masyarakat. Jangan sampai data pribadi warga kami menjadi komoditas dalam perjanjian dagang internasional, apalagi tanpa pemahaman dan persetujuan yang jelas dari masyarakat,” ujar Sekretaris Forum RT/RW Kecamatan Cibarusah, Sdr. M. NURDIN S.E

Forum menilai bahwa pemerintah perlu lebih transparan dalam menjelaskan isi dan tujuan pertukaran data yang disebut-sebut terkait dengan sistem keamanan ekspor-impor dan pengawasan barang. Pasalnya, dalam berbagai kesempatan, pertukaran data lintas negara berisiko membuka celah kebocoran data, penyalahgunaan identitas, hingga pelanggaran hak privasi warga.

“Kami berharap pemerintah melibatkan unsur masyarakat dalam menyusun kebijakan strategis seperti ini. Jangan sampai rakyat kecil hanya jadi objek, tanpa dilibatkan sebagai subjek pembangunan dan kebijakan,” tambah Ketua Forum RT/RW, Kecamatan Cibarusah Sarikin, S.H.,M.H.

Forum RT/RW Cibarusah juga mendorong adanya audit independen serta jaminan hukum yang kuat untuk memastikan data masyarakat tidak dimanfaatkan di luar batas yang disepakati.

Sebagai langkah konkret, Forum RT/RW akan menyusun Berita sebagai bentuk aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput.

Dengan Berita ini, Forum RT/RW Kecamatan Cibarusah berharap agar suara masyarakat kecil tetap didengar dalam isu-isu besar yang menyangkut hak asasi dan keamanan digital seluruh warga negara.